Tim Advokasi untuk Demokrasi baru-baru ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen Cs, kepada Polda Metro Jaya. Meskipun permohonan tersebut telah diajukan, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak kepolisian mengenai status permohonan tersebut.
“Kami telah berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi klien kami. Sampai saat ini, tanggapan terkait hal itu belum diterima, baik dikabulkan maupun tidak,” ungkap kuasa hukum Delpedro Cs, Maruf Bajammal, di Gedung YLBHI, baru-baru ini.
Maruf juga menekankan adanya sejumlah masalah dalam aturan yang mengatur penangguhan penahanan ini.
“Pada dasarnya semua keputusan kembali pada kebijaksanaan penyidik. Jika mereka bersedia, permohonan bisa dikabulkan, tetapi jika tidak, kemungkinan besar ditolak tanpa ada kejelasan,” tegasnya.
Sejak ditangkap pada malam hari, proses pemeriksaan Delpedro berlangsung terus-menerus.
“Selama proses tersebut, hanya ada jeda istirahat sekitar 1 hingga 3 jam. Itu pun sangat cepat, dan saat ini prosesnya masih berjalan,” tambahnya.
Diskusi Mengenai Proses Penahanan yang Kontroversial
Situasi penahanan ini menambah beragam pandangan tentang praktik hukum dan keadilan di Indonesia. Banyak pihak merasa bahwa aturan yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi individu yang sedang dalam proses hukum.
Maruf menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam proses permohonan ini dapat menciptakan ketidakadilan. Menurutnya, kebijaksanaan penyidik seharusnya diatur oleh standar yang lebih jelas dan transparan.
Dalam banyak kasus, keputusan penyidik terkesan subjektif, yang mengarah pada perlakuan yang berbeda untuk setiap individu. Hal ini menjadi sorotan bagi banyak organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia.
Impak Penahanan Terhadap Aktivisme dan Keadilan Sosial
Pemappingan kasus ini juga menarik perhatian dari kalangan aktivis yang khawatir bahwa penahanan ini dapat meredam suara-suara yang kritis terhadap pemerintah. Penangkapan aktivis sering kali dipandang sebagai upaya untuk menakut-nakuti sejumlah pihak lainnya.
Maruf menekankan bahwa penahanan Delpedro dapat memberikan dampak jangka panjang bagi gerakan sosial di Indonesia. Aktivisme yang sebelumnya tumbuh subur kini terancam akibat ketidakpastian hukum dan kebijakan represif.
Dalam konteks ini, perjuangan untuk kebebasan berpendapat dan beraktivisme menjadi semakin jelas, dan banyak yang berharap situasi ini dapat memicu perubahan positif dalam sistem hukum.
Pentingnya Reformasi dalam Sistem Hukum dan Keadilan
Reformasi dalam sistem hukum menjadi isu yang semakin mendesak bagi masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa sistem saat ini tidak hanya menyulitkan proses keadilan tetapi juga sering kali menciptakan ketidakadilan.
Beberapa kalangan menyerukan perlunya adanya revisi dalam sejumlah undang-undang yang terkait dengan penahanan, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Dengan demikian, hak-hak individu lebih terlindungi.
Diskusi mengenai perubahan kebijakan ini diharapkan tidak hanya melibatkan pengambil keputusan tetapi juga masyarakat luas, termasuk organisasi masyarakat sipil dan aktivis.
