Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahun pertama. Dalam periode ini, komitmen untuk memberantas korupsi menjadi salah satu fokus utama, menunjukkan dedikasi terhadap tata kelola yang lebih baik.
Upaya pemerintah ini terlihat dari berbagai langkah yang diambil untuk mengatasi masalah korupsi. Salah satu langkah signifikan adalah penyerahan uang sitaan senilai Rp 13,2 triliun dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.
Christiantoko, selaku Executive Director Next Indonesia, menekankan pentingnya pernyataan tersebut sebagai indikator awal. Ia berpendapat bahwa pernyataan Prabowo di Kejaksaan Agung menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi, meskipun tindakan konkret masih perlu diamati lebih lanjut.
Langkah Awal dalam Pemberantasan Korupsi dan Transparansi
Pemerintah menunjukkan langkah tegas dengan melakukan penyerahan uang sitaan, yang diharapkan dapat memberikan sinyal positif. Namun, kepercayaan masyarakat perlu dibangun melalui tindakan nyata yang konsisten.
Pernyataan Presiden saat penyerahan tersebut menegaskan niatnya untuk tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Meski begitu, evaluasi terhadap implementasi janji-janji tersebut akan menjadi kunci untuk menilai keberhasilan pemerintahan.
Christiantoko menyampaikan bahwa publik harus lebih kritis dan aktif dalam memantau proses ini. “Kita tidak hanya perlu berharap, tetapi juga harus ikut mengawasi,” katanya, menyerukan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
Pentingnya Efektivitas Birokrasi dalam Setahun Pertama Pemerintahan
Selain pemberantasan korupsi, faktor lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas birokrasi. Siti Zuhro, Peneliti Utama di BRIN, mengungkapkan perlunya reformasi birokrasi untuk mendukung program-program strategis pemerintah.
Dia percaya bahwa struktur birokrasi yang ramping dan efektif akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. “Perbaikan dalam struktur harus diiringi oleh pelibatan penuh pemerintah daerah,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan bottom-up.
Masyarakat lokal sering kali dianggap tidak mampu, padahal mereka memiliki potensi besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Tantangan dan Peluang Menuju Indonesia Emas 2045
Di tengah berbagai upaya yang dilakukan, tantangan pemerintahan saat ini adalah mengevaluasi keterampilan dan penguasaan birokrasi. Arya Fernandes dari CSIS mengajak untuk mempertanyakan apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini efektif dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Apakah semua departemen yang ada benar-benar diperlukan atau justru menjadi beban?” tanyanya, mendorong pemikiran kritis tentang struktur pemerintahan. Menurutnya, tolak ukur keberhasilan adalah kemampuan untuk mencapai target strategis tanpa terjebak dalam kompleksitas birokrasi.
Implementasi yang lebih baik dari program-program strategis juga memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Langkah-langkah kooperatif akan membuka peluang bagi kemajuan yang lebih cepat menuju tujuan jangka panjang.
Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan beberapa langkah awal yang signifikan dalam memberantas korupsi dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Namun, tantangan masih ada, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan langkah-langkah ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Konsistensi dalam tindakan dan keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, cita-cita ini akan memerlukan komitmen dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, untuk mewujudkannya.
