Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengingatkan bahwa rencana untuk merubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung menjadi dipilih oleh DPRD harus dilakukan dengan pertimbangan yang seksama. Ia menekankan bahwa keputusan ini seharusnya tidak hanya bergantung pada kepentingan politik yang bersifat sementara.
“Perubahan mekanisme pemilihan ini perlu berdasarkan kajian yang mendalam. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab permasalahan yang ada dan mengutamakan kepentingan publik,” tegas Said Abdullah.
Ia tidak membantah bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung menghadirkan beberapa isu, termasuk biaya yang tinggi bagi para calon. Namun, menurutnya, mengatasi masalah biaya bukanlah alasan yang cukup untuk beralih ke sistem pemilihan oleh DPRD.
“Biaya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah memang tinggi, tetapi solusi atas masalah ini tidak bisa sekadar mengganti sistem pemilihan menjadi oleh DPRD,” tambahnya, menegaskan perlunya analisis yang mendalam mengenai kebijakan tersebut.
Esensi dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah melibatkan masyarakat dalam demokrasi secara aktif. Jika pemilihan diubah menjadi ditentukan oleh DPRD, dikhawatirkan aspirasi rakyat akan terabaikan.
Perlunya Kajian Mendalam Mengenai Pemilihan Kepala Daerah
Said Abdullah menyatakan bahwa setiap perubahan dalam sistem pemilihan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan adalah prinsip dasar demokrasi yang seharusnya tidak diabaikan.
Jika pemilihan kepala daerah beralih ke DPRD, ada risiko bahwa kepentingan rakyat tidak akan terwakili secara maksimal. Ini bisa menyebabkan jarak antara aspirasi rakyat dan keputusan yang diambil oleh anggota legislatif.
Kondisi ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi perwakilan, di mana masyarakat merasa suaranya tidak didengar. Pengalihan wewenang pemilihan kepada DPRD juga dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya mencapai demokrasi yang lebih luas.
Demi menjaga esensi demokrasi itu, Said mendesak perlunya diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat sipil. Hasil dari diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan untuk kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
Strategi Alternatif Mengatasi Masalah Biaya Pemilihan
Untuk mengatasi tingginya biaya dalam pemilihan kepala daerah, Said mengusulkan pendekatan yang lebih terfokus pada penegakan hukum, terutama terkait praktik politik uang. Penegakan hukum yang lebih ketat dapat membantu menciptakan pemilihan yang lebih bersih dan adil.
“Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat penegakan hukum atas praktik politik uang,” ujarnya mempertegas pentingnya tindakan hukum yang transparan dan adil dalam mengatasi tantangan ini.
Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan bisa menurunkan biaya pemilihan yang selama ini dianggap terlalu tinggi. Hal ini akan membuka kesempatan bagi lebih banyak kandidat untuk bersaing secara sehat tanpa terbebani oleh biaya yang tidak wajar.
Said juga berpendapat bahwa badan pengawas pemilu harus memiliki wewenang lebih dalam menyelidiki kasus-kasus terkait politik uang. Ia mendorong agar Bawaslu dilengkapi dengan tenaga penyidik mandiri atau melibatkan lembaga antikorupsi seperti KPK untuk menangani kasus-kasus tersebut.
Pentingnya Edukasi Pemilih dalam Menjaga Integritas Pemilu
Said menekankan bahwa pendidikan bagi masyarakat mengenai risiko politik uang adalah hal yang sangat penting. Masyarakat perlu menyadari bahwa menerima uang dalam konteks pemilu adalah tindakan yang melanggar hukum dan merusak struktur demokrasi.
“Edukasi kepada masyarakat akan memberi pemahaman bahwa politik uang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini penting untuk menciptakan suasana pemilu yang sehat,” ucapnya.
Dari sisi penyelenggara pemilu, edukasi pemilih harus dilakukan secara aktif dan terarah. Kerja sama antara berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, sangat diperlukan agar kampanye pendidikan berjalan dengan efektif.
Ketika masyarakat sadar akan hak dan tanggung jawabnya, mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan pemilih menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
