Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, baru-baru ini mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Inisiatif ini melibatkan sejumlah partai politik non-parlemen, akan menjadi langkah penting dalam memperjuangkan kepentingan rakyat menjelang pemilihan mendatang.
Pada malam hari, tepatnya 24 September 2025, sembilan partai non-parlemen berkumpul di kediaman Oso di Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut menandai langkah awal pembentukan Sekber yang diharapkan bisa menyatukan kekuatan dalam mendukung suara rakyat.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dari diskusi yang melibatkan PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, Hanura, dan Partai Ummat. Dalam pertemuan ini, Oso menyatakan pentingnya kolaborasi antar partai untuk mengoptimalkan suara rakyat dalam perjalanan politik ke depan.
Pentingnya Pembentukan Sekber untuk Suara Rakyat
Oesman Sapta Odang menjelaskan bahwa pembentukan Sekber ini bertujuan untuk mengawasi penghapusan ambang batas parlementary threshold (PT) dalam pemilu. Saat ini, parpol yang ingin berpartisipasi dalam DPR diharuskan memenuhi ambang batas 4 persen demi mendapatkan kursi di legislatif.
Kebijakan tersebut dianggap oleh Oso menghambat partai-partai kecil dan menyia-nyiakan suara rakyat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan suara dari partai non-parlemen dapat terwakili dengan baik, serta memperjuangkan hak-ketentuan berdemokrasi yang lebih adil.
“Dalam diskusi malam itu, kami bersikap tegas bahwa suara rakyat seharusnya tidak terbuang sia-sia akibat adanya PT,” tegas Oso. Ia berharap kehadiran Sekber mampu menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang selama ini terpinggirkan.
Mengapa Ambang Batas Parlementary Threshold Dihapus?
Lima belas juta suara rakyat hilang dari perwakilan di DPR akibat aturan ambang batas saat ini, menurut Oso. Ia menyebutkan angka tersebut sebagai kejahatan representasi yang melanggar kedaulatan rakyat.
Oso menganggap bahwa penghilangan suara ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi modern. Di dalam konteks ini, PT berdampak negatif terhadap keadilan politik dan keanekaragaman suara dalam sistem pemilu yang ada.
“Jumlah itu bukan sekadar statistik; ini adalah suara yang harus dihargai dan diperhatikan,” kata Oso. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung perjuangan ini demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih inklusif.
Menghadapi Pemilu 2029 dengan Kekuatan Bersama
Dengan adanya Sekber, Oso optimis bahwa akan ada peningkatan dalam representasi rakyat di DPR menjelang pemilu 2029. “Kami ingin memastikan bahwa semua suara dapat terdengar dan diwakili dengan baik,” ujarnya menekankan pentingnya kolaborasi tersebut.
Wadah ini juga bertujuan untuk memperjuangkan agenda bersama yang akan membawa kepentingan rakyat ke jalur yang lebih baik. Dalam konteks ini, semua partai diharapkan memiliki visi misi yang sejalan demi mencapai tujuan bersama.
Setiap partai yang bergabung dalam Sekber akan berperan aktif dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret. Dengan demikian, suara rakyat tidak hanya menjadi slogan, tetapi aksi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
