Dalam upaya membentuk pemerintahan daerah khusus untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, langkah awal telah diambil. Pengendalian pembangunan di daerah tersebut merupakan bagian krusial dalam mendukung pembentukan struktur pemerintahan yang baru dan efektif untuk masa depan.
Salah satu aspek penting dari proses ini adalah penataan administrasi wilayah, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang batas-batas wilayah yang terkait. Penegasan batas antara IKN dan daerah sekitarnya menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Dalam keterangannya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menegaskan pentingnya langkah ini. Ia menjelaskan bahwa penataan administrasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang terstruktur dan efektif di IKN.
Penegasan Batas Wilayah IKN dan Daerah Sekitarnya
Menurut Thomas, penegasan batas antara IKN dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, serta Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan akan ada kejelasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa bingung mengenai siapa yang bertanggung jawab atas layanan publik di area tersebut.
Sementara itu, M. Basuki Hadimuljono, Kepala OIKN, juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis yang telah bekerja keras dalam memetakan batas wilayah yang dimaksud. Kerjasama dan koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam proses ini.
Peranan Pemerintah Kabupaten Selama Transisi
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, memberikan penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terkait wilayah-wilayah yang termasuk dalam delineasi IKN. Ia menekankan bahwa daerah tersebut akan tetap berada di bawah tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Kukar hingga terbentuknya pemerintahan daerah khusus.
Ia mengingatkan bahwa sampai saat ini, keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota masih belum ditetapkan. Oleh karena itu, wilayah tersebut masih dalam kewenangan yang sama seperti sebelumnya.
Untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang memadai, Aulia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar akan melanjutkan semua pelayanan dengan normal. Masyarakat tak perlu khawatir akan terhambatnya pelayanan selama transisi ini.
Komitmen Terhadap Pelayanan Publik yang Optimal
Pemerintah Kabupaten Kukar telah menegaskan komitmen mereka untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga selama proses transisi menuju pemerintahan daerah khusus.
Diharapkan bahwa semua elemen pemerintah dapat bekerja sama dengan baik agar penciptaan IKN yang baru dapat berlangsung tanpa ada kendala. Kerja sama ini perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam proyek besar ini.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil saat ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan pemerintahan daerah yang efisien di masa mendatang. Semua pihak diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan wilayah.
