Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan yang menarik tentang penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Menurutnya, hal ini menjadi peringatan penting bagi para pejabat agar tidak berperilaku arogan saat berada di posisi kekuasaan. Jimly menekankan, kekuasaan harus disikapi dengan rasa tanggung jawab dan rendah hati, terutama dalam menjalankan tugas publik.
Jimly juga berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap Nadiem adalah bentuk dari pertanggungjawaban yang harus diterima oleh setiap orang yang menduduki jabatan tinggi. Dia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan Nadiem selama ini dinilai tidak efektif dan justru semakin rumit dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, keterlibatan tim dari luar kementerian mengakibatkan kerumitan dalam kerja birokrasi internal. Kebijakan yang diambil kurang berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga berdampak negatif bagi sistem pendidikan nasional.
Pentingnya Memahami Tanggung Jawab di Kursi Kekuasaan
Sikap sombong dan tidak mendengarkan masukan dapat berujung pada konsekuensi serius, seperti yang dialami oleh Nadiem. Dalam pandangan Jimly, ini adalah contoh nyata dari bagaimana seorang pejabat tidak seharusnya bersikap saat memiliki kekuasaan.
Dia menilai, selama lima tahun terakhir, kebijakan pendidikan justru semakin memburuk. Dengan tidak memberi perhatian yang cukup pada saran dan kritik, Nadiem telah mengakibatkan banyak masalah dalam sektor pendidikan.
Selain itu, Jimly juga menekankan bahwa kehadiran konsultan eksternal tidak selalu menjamin kualitas kerja yang baik. Mengaitkan persoalan dengan ketidakmampuan internal kementerian justru menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan.
Kepentingan Politik dan Penegakan Hukum
Terkait dengan kasus hukum yang menimpa Nadiem, Jimly meminta publik untuk tidak mengaitkan masalah ini dengan kepentingan politik tertentu. Dia percaya bahwa tindakan Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka adalah langkah yang lurus dan berbasis pada fakta serta alat bukti yang kuat.
Ia mengungkapkan keheranannya terhadap anggapan bahwa langkah hukum ini adalah hasil dari intrik politik semata. Dalam pandangannya, hal tersebut hanya akan menambah kebingungan di masyarakat.
Jimly juga menekankan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh opini yang mengedepankan teori konspirasi. Penegakan hukum, dalam hal ini, perlu dipandang secara objektif dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran sebagai landasan utama.
Reaksi dan Harapan terhadap Bidang Pendidikan
Dari peristiwa ini, diharapkan muncul reformasi di sektor pendidikan yang lebih inklusif dan mendengarkan suara masyarakat. Jimly berharap agar kejadian ini menjadi momen introspeksi bagi para pejabat lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak luas.
Di sisi lain, masyarakat pun perlu berperan aktif dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Dengan keterlibatan publik yang lebih luas, diharapkan kebijakan pendidikan ke depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Jimly berharap agar setiap pejabat publik tidak hanya fokus pada kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga pada tanggung jawab yang menyertainya. Kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
