Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online, Raden Igun Wicaksono, baru-baru ini mengungkapkan skeptisisme mengenai perwakilan ojol yang bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden pada Minggu, 31 Agustus, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan anggota asosiasi, karena mereka merasa tidak mengenali siapa pun yang hadir.
Igun menegaskan bahwa perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut bukanlah anggota dari asosiasinya. Hal ini memicu pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mereka wakili, serta potensi ketidakjelasan yang mungkin membingungkan semua pihak yang terlibat.
“Iya (enggak kenal). Enggak ada yang mengetahui dari kelompok mana mereka mewakili siapa. Karena yang pasti terlembaga, ya kami sebagai asosiasi kami terlembaga dan terdaftar pada negara maupun pemerintah Republik Indonesia,” ujar Igun dalam pernyataannya.
Kekhawatiran Tentang Dialog yang Tidak Relevan
Igun mengekspresikan kekecewaannya dengan kehadiran pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi jelas dalam mewakili pengemudi ojek online. Menurutnya, hal ini menciptakan kemungkinan bahwa diskusi tersebut tidak melibatkan suara yang sebenarnya mewakili kepentingan pengemudi ojol.
Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan audiensi itu menimbulkan kebingungan, di mana para pengemudi ojol yang seharusnya menjadi suara utama justru tidak diundang. Pertanyaan kritis pun muncul, seberapa baik sekretariat wakil presiden dalam mengidentifikasi dan melibatkan pihak yang benar-benar berkompeten dan berdampak langsung dalam insiden tersebut.
“Jadi yang beredar di rekan-rekan ojol adalah kawan-kawan ini kecewa. Apalagi melihat ada kelompok yang tidak pernah mewakili ojek online tiba-tiba bersama bapak wapres,” tambahnya. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam dari anggota asosiasi terhadap proses komunikasi pemerintah.
Pentingnya Koordinasi yang Efektif
Kekecewaan Igun tidak hanya terfokus pada individu yang hadir, tetapi juga menyentuh masalah lebih besar terkait koordinasi yang buruk antara Setwapres dan asosiasi ojol. Momen penting yang melibatkan keselamatan pengemudi sangat mendesak untuk mendapatkan keterlibatan dari mereka yang mengalami dan menyaksikan langsung kejadian.
Diskusi yang tidak melibatkan suara yang relevan bisa berakibat serius, terutama karena berkaitan dengan tragedi meninggalnya salah satu pengemudi, Affan Kurniawan. Seluruh proses otopsi yang berlangsung di RSCM tetap menjadi momen penting yang seharusnya melibatkan saksi yang tepat.
Kegagalan dalam melibatkan suara yang benar-benar mewakili secara adil memperoleh dukungan dari publik serta menambah kepercayaan antara pemerintah dan komunitas ojol. Igun menilai tindakan tersebut sebagai cerminan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terhadap isu-isu penting yang melibatkan pengemudi.
Pandangan Terhadap Audiensi yang Tidak Memadai
Audiensi yang berlangsung tersebut dikhawatirkan justru dapat menimbulkan disinformasi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa informasi yang diperoleh dari pertemuan itu mungkin tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya di lapangan.
Menurut Igun, “Kecerobohan ini tidak bisa kita terima, karena pastinya akan menimbulkan kesalahan informasi atau disinformasi.” Hal ini menjadi penting dalam rangka membangun kepercayaan yang lebih baik antara pemerintah dan pengemudi ojol.
Dengan publik yang semakin cerdas dan responsif terhadap isu-isu sosial, penting bagi pemerintah untuk menjaga integritas dalam menyampaikan informasi. Jika tidak, maka pencarian solusi untuk masalah yang ada akan semakin sulit terwujud.
Does the public still have faith in the government when faced with a series of miscommunications and unrepresentative voices? Igun khawatir bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, maka justru akan menambah lagi ketidakpuasan di kalangan masyarakat.