Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk menetapkan regulasi guna mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal juga sebagai dapur makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini muncul setelah adanya pengungkapan bahwa anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) terlibat dalam pengelolaan 41 SPPG. Ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dalam program ini.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait kepemilikan SPPG. Hal ini menyebabkan BGN tidak memiliki dasar hukum untuk menghentikan pengoperasian berbagai SPPG yang ada, meskipun pengelolaannya patut diawasi.
BGN menyadari pentingnya evaluasi program SPPG agar tidak mengganggu anak-anak yang bergantung pada manfaatnya. Nanik menegaskan perlunya evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pemerintah.
Regulasi Baru yang Diharapkan untuk SPPG di Masa Depan
Nanik mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap yayasan pendidikan dan sosial dalam pembangunan dapur MBG. Pemerintah menargetkan agar 82,9 juta warga dapat menerima manfaat dari MBG pada tahun 2025, sehingga pengawasan yang ketat menjadi sangat penting.
Pada awal program, banyak yayasan dan organisasi yang kesulitan membangun SPPG. Untuk itu, BGN meminta dukungan dari berbagai pihak agar target pembentukan SPPG dapat tercapai dengan cepat dan efisien.
Saat ini, antusiasme untuk membangun SPPG terlihat dari banyaknya pendaftar yang berminat. Nanik menjelaskan bahwa tidak ada keharusan bagi satu individu untuk memiliki banyak SPPG, mengingat masih terdapat banyak calon pengelola yang ingin terlibat.
Strategi untuk Mempercepat Terbentuknya SPPG
Menurut Nanik, jumlah pendaftar yang berminat untuk membangun SPPG sudah mencapai ratusan ribu. Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk berkontribusi dalam program gizi nasional ini dan menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Pendaftaran yang sempat dibuka kini telah ditutup karena tingginya jumlah animo. Hal ini mencerminkan keberhasilan kampanye BGN dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Namun, Nanik juga mengingatkan bahwa meskipun banyak pendaftar, penting untuk memastikan bahwa setiap SPPG yang dibangun beroperasi dengan baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Pentingnya Pengawasan dan Pelaksanaan yang Dekat dengan Komunitas
Agar program SPPG sukses, perlu adanya pengawasan yang ketat dari BGN dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dapat diminimalisir.
Saya yakin jika kita semua berkolaborasi, SPPG dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Adanya program ini dapat membantu keluarga yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang kurang mampu.
Melalui pendekatan kolaboratif antara BGN, instansi pemerintah, dan masyarakat, diharapkan program MBG ini dapat berjalan dengan sukses. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk mencapai target gizi nasional demi masa depan yang lebih sehat.
