Sabtu, 20 Desember 2025 – 17:54 WIB. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka mencatat tantangan besar yang dihadapi sektor perumahan di seluruh negeri. Ratusan ribu pilihan yang berkembang di bidang perumahan mengindikasikan pentingnya perhatian dan kebijakan pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak.
Dalam acara yang dihadiri oleh ribuan penerima manfaat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, Prabowo mengungkapkan bahwa sekitar 29 juta warga Indonesia masih belum memiliki rumah. Angka ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah ke depan agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar akan hunian.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat melaksanakan akad massal untuk 50.030 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan penyerahan kunci di Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu.
Pentingnya Perumahan bagi Masyarakat Indonesia di Era Modern
Dalam menyikapi isu perumahan, Prabowo tidak hanya menekankan pada angka, tetapi juga pada arti penting dari rumah bagi setiap warga negara. Keberadaan tempat tinggal yang layak tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Sehingga, kebutuhan rumah yang memadai menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.
Ia menambahkan, perumahan yang baik akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat. Melalui program ini, diharapkan akses menuju rumah dapat lebih mudah, terutama bagi masyarakat yang terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Prabowo juga berpandangan bahwa kebijakan pembangunan rumah yang berkelanjutan harus berfokus pada kebutuhan jangka panjang. Perumahan bukan sekadar kebutuhan sekarang, tetapi juga investasi untuk masa depan generasi berikutnya.
Kerja Sama Semua Pihak dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan
Presiden menegaskan bahwa penyelesaian isu perumahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kerja sama yang solid antara semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mencapai target kepemilikan rumah yang layak. Ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi dalam pencapaian tujuan nasional.
Ia menyampaikan harapan agar semua menteri dapat bersinergi dalam menciptakan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya dalam hal perumahan, Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta untuk terus mencari terobosan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah.
Prabowo mengajak semua elemen pemerintah untuk bersatu padu dalam mewujudkan cita-cita bersama ingin memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat ini harus dikobarkan untuk memastikan setiap rumah dapat terjangkau oleh semua kalangan.
Manfaat Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia dari segi sumber daya alam. Ia mengakui bahwa meski negara ini kaya raya, pengelolaan sumber daya tersebut belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Prabowo, untuk memaksimalkan potensi yang ada, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian dalam cara pengelolaannya. Jika tidak, kekayaan yang ada justru tidak akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ini menjadi tantangan besar bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, negara dituntut untuk muncul dengan kebijakan yang dapat membantu rakyat dan melindungi kepentingan mereka.
Pentingnya Hukum dan Integritas dalam Pembangunan Perumahan
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting dalam penegakan hukum dan regulasi. Hukum yang tegas dan pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting dalam pembangunan, termasuk sektor perumahan. Langkah ini diperlukan agar masyarakat merasakan keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepemilikan rumah.
Ia mengungkapkan bahwa tanpa penegakan hukum yang baik, proses pembangunan akan terhambat. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi yang dapat merugikan rakyat.
Prabowo menekankan komitmennya untuk memperkuat integritas aparatur negara. Dia percaya bahwa pelayanan publik yang baik bergantung pada profesionalisme dan sikap bersih dari setiap pegawai pemerintah yang menjalankan tugasnya.
